Target Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen, Sri Mulyani Sebut Tantangan Berat di Tengah Perang
Pemerintah menetapkan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target ini menjadi tantangan berat di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Konflik tersebut mendorong lonjakan harga energi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah harus bekerja ekstra keras. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan ini. Namun, ia optimis target tersebut dapat tercapai dengan strategi yang tepat.
APBN sebagai Shock Absorber di Tengah Krisis
Konflik di Timur Tengah melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik ini menciptakan gelombang kejut ekonomi global. Harga minyak mentah dunia melonjak drastis. Harga mencapai level tertinggi dalam satu dekade terakhir. Lonjakan ini langsung berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Belanja subsidi energi diperkirakan membengkak signifikan.
Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN tetap menjalankan fungsinya. APBN menjadi shock absorber di tengah krisis. Pemerintah akan melindungi daya beli masyarakat. Perlindungan terutama bagi kelompok rentan. Namun, ia mengingatkan ruang fiskal semakin terbatas. Pemerintah harus lebih cermat dalam mengalokasikan belanja.
“Kredibilitas fiskal Indonesia memungkinkan kita menyerap harga energi yang lebih tinggi. Namun, kita tidak bisa melanggar batas defisit 3 persen,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta.
Tiga Strategi Jaga Defisit
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memaparkan tiga strategi utama. Pemerintah akan menjaga defisit melalui penguatan basis penerimaan struktural. Perluasan basis pajak menjadi langkah awal. Pemerintah akan menutup celah struktural yang selama ini belum tergarap optimal. Kebijakan ini tidak akan membebani wajib pajak yang sudah patuh.
Kedua, pemerintah akan memperkuat kepatuhan berbasis risiko dan data. Pemerintah akan mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga. Data tersebut mencakup informasi dari Bank Indonesia. Data juga mencakup informasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Langkah ini bertujuan menutup celah kebocoran penerimaan negara.
Ketiga, pemerintah akan menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pertumbuhan ekonomi. Juda menekankan kebijakan fiskal tidak boleh menghambat investasi. Pemerintah akan mengarahkan insentif pajak untuk mendukung sektor strategis. Sektor tersebut meliputi energi terbarukan dan hilirisasi.
“Jika pertumbuhan ekonomi terjaga, maka penerimaan akan mengikuti secara berkelanjutan,” terang Juda.
Bantalan Fiskal Rp420 Triliun
Pemerintah memiliki bantalan fiskal yang cukup besar. Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN mencapai total Rp420 triliun. Sekitar Rp120 triliun berada di kas pemerintah di Bank Indonesia. Sisanya sebesar Rp300 triliun menginjeksi ke perbankan. Injeksi ini memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang.
Dengan bantalan ini, Sri Mulyani menegaskan Indonesia tidak membutuhkan bantuan dari IMF. Negara-negara lain yang terdampak gejolak perang mungkin mengajukan pinjaman. Namun, Indonesia dinilai masih cukup kuat secara fiskal.
“Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kami cukup baik. Kami masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun,” jelas Sri Mulyani di Washington DC pekan lalu.
Subsidi Tepat Sasaran Jadi Prioritas
Pemerintah berkomitmen menyalurkan subsidi secara tepat sasaran. Bahan bakar minyak bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tetap terjaga harganya. LPG 3 kg juga tidak mengalami kenaikan harga eceran tertinggi. Namun, untuk energi non-subsidi, harga mengikuti mekanisme pasar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak mengintervensi harga segmen industri. Menurutnya, produk non-subsidi ditujukan bagi kalangan industri dan komersial. Kenaikan harga pada segmen ini merupakan konsekuensi logis dari dinamika pasar global.
“Saya katakan bahwa kita mengatur harga. Harga yang pemerintah bisa jamin tidak naik adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya,” ujar Bahlil.
Realokasi Belanja ke Sektor Produktif
Pemerintah akan melakukan realokasi belanja ke sektor-sektor produktif. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi prioritas. Namun, pemerintah akan terus melakukan efisiensi di berbagai lini.
Presiden telah menetapkan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah. Ia mengeluarkan Keppres Nomor 4 Tahun 2026 untuk itu. Satgas ini bertugas mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program. Program tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi. Program itu meliputi Paket Ekonomi, Stimulus Ekonomi, dan program prioritas lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertindak sebagai Ketua I. Menteri Sekretaris Negara sebagai Ketua II. Wakil ketua terdiri dari Menteri Keuangan. Wakil ketua juga dijabat Menteri Investasi. Serta Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Baca juga: Proyeksi Ekonomi RI Beragam, ADB Optimistis 5,2% di Tengah Tekanan Global
Target Pertumbuhan 5,4-6 Persen
Pemerintah optimistis mencapai target pertumbuhan ekonomi. Tekanan global tidak mematahkan semangat pemerintah. Sri Mulyani menargetkan pertumbuhan 5,4 hingga 6 persen pada 2026. Konsumsi rumah tangga yang kuat mendorong optimisme ini. Indonesia juga berhasil mempertahankan surplus perdagangan. Surplus berlangsung selama 70 bulan berturut-turut.
Tantangan Ke Depan
Pemerintah tetap mewaspadai berbagai risiko. Eskalasi konflik Timur Tengah masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Harga energi global diprediksi tetap fluktuatif. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga masih akan berlanjut.
IMF memperingatkan pemerintah untuk tidak belanja berlebihan. Lintasan utang publik terus meningkat. Ruang fiskal menjadi jauh lebih sempit. Batasan harga, subsidi, dan intervensi menjadi kebijakan populer. Namun, kebijakan ini mendistorsi harga dan berbiaya mahal.
Chief Economist IMF Pierre-Olivier Gourinchas memberikan rekomendasi. “Dukungan untuk yang paling rentan harus ditargetkan dan sementara. Langkah-langkah ini harus konsisten dengan rencana jangka menengah untuk membangun kembali penyangga fiskal,” ujarnya.
Kesimpulan
Target defisit APBN 2026 di bawah 3 persen menjadi ujian berat bagi pemerintah. Lonjakan harga energi akibat konflik global membebani belanja subsidi. Namun, pemerintah memiliki bantalan fiskal Rp420 triliun. Pemerintah juga memiliki strategi penguatan penerimaan.
Pemerintah akan tetap memberikan subsidi, tetapi lebih tepat sasaran. Kelompok rentan dan masyarakat miskin menjadi prioritas utama. Pemerintah akan melakukan realokasi belanja ke sektor produktif. Langkah ini menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah optimistis target dapat tercapai. Kunci utamanya adalah disiplin, efisiensi, dan transformasi struktural. Masyarakat perlu ikut menjaga ketahanan fiskal. Masyarakat tidak boleh menyalahgunakan konsumsi energi bersubsidi.