Rupiah Menguat di Tengah Gejolak Global, Menkeu Sebut Ketahanan Ekonomi RI Terjaga
Rupiah Menguat di Tengah Gejolak Global kembali menunjukkan penguatan. Tekanan geopolitik global masih tinggi, namun rupiah mampu bertahan. Pada perdagangan Selasa (21/4/2026), mata uang Garuda menguat 0,23%. Rupiah bergerak ke level Rp17.125 per dolar Amerika Serikat. Penguatan ini melanjutkan tren positif rupiah. Sebelumnya, rupiah ditutup naik 0,09% di posisi Rp17.165/US$.
Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap tangguh. Eskalasi konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian global tidak mematahkan ketahanan ekonomi kita. Purbaya menyampaikan hal ini dalam forum G20. Forum ini berlangsung di sela-sela IMF-World Bank Spring Meetings 13-17 April 2026 di Washington DC.
Ia mengungkapkan kekhawatiran utama negara berkembang. Kekhawatiran tersebut meliputi risiko volatilitas arus modal. Negara berkembang juga cemas dengan tekanan inflasi. Dampak spillover dari sistem keuangan global juga menjadi perhatian.
APBN sebagai Shock Absorber
Harga energi melonjak akibat konflik global. Purbaya memastikan APBN tetap menjalankan fungsinya. APBN menjadi shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal. Komitmen ini tetap di bawah batas defisit 3 persen terhadap PDB.
Arus keluar devisa mencapai US$ 1,8 miliar. Rupiah mengalami depresiasi akibat guncangan eksternal. Namun, Purbaya menegaskan stabilitas makro Indonesia tetap terjaga. “Kredibilitas ini memungkinkan Indonesia untuk menyerap harga energi yang lebih tinggi. Indonesia juga tidak mengorbankan dukungan bagi kelompok rentan. Indonesia juga tidak melanggar batas defisit fiskal,” ujar Purbaya.
Baca juga: Peluang Usaha Rumahan dari Olahan Pisang untuk Pemula
IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan
Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. IMF mengeluarkan laporan World Economic Outlook edisi April 2026. IMF memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5 persen. Angka ini lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,1 persen.
Eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi penyebab pemangkasan ini. Konflik tersebut mengerek harga komoditas, terutama energi. Di kawasan Asia Tenggara, Vietnam diproyeksikan tumbuh tertinggi. Vietnam mencapai 7,1 persen. Indonesia dan Malaysia diproyeksikan tumbuh 4,7 persen. Bank Dunia bahkan merevisi proyeksi Indonesia lebih rendah lagi menjadi 4,7 persen.
Namun, pandangan berbeda datang dari OECD dan ADB. Kedua lembaga ini masih melihat ekonomi Indonesia memiliki daya tahan kuat. ADB sendiri masih memproyeksikan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,2 persen.
Optimisme Pemerintah
Lembaga internasional memangkas proyeksi pertumbuhan. Namun, pemerintah tetap optimistis. Purbaya menyampaikan target pertumbuhan tahun 2026. Targetnya di kisaran 5,4 hingga 6 persen.
Konsumsi rumah tangga yang kuat mendorong optimisme ini. Surplus perdagangan juga berhasil dipertahankan. Indonesia mencatat surplus perdagangan selama 70 bulan berturut-turut hingga awal 2026.
Satgas Percepatan Program Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menetapkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Keputusan ini tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah. Satgas ini mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program pemerintah. Program tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Program itu meliputi paket ekonomi, stimulus ekonomi, dan program prioritas pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertindak sebagai Ketua I. Menteri Sekretaris Negara sebagai Ketua II. Wakil ketua terdiri dari Menteri Keuangan. Wakil ketua juga di jabat Menteri Investasi dan Hilirisasi. Serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Suku Bunga Diprediksi Tetap
Bank Indonesia di perkirakan menahan suku bunga acuan. Rapat Dewan Gubernur digelar 21-22 April 2026. BI diprediksi mempertahankan suku bunga di level 4,75 persen.
Keputusan ini menjaga keseimbangan antara stabilitas inflasi dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menilai BI belum memiliki urgensi. “BI belum perlu mengubah arah kebijakan suku bunga dalam waktu dekat. Kita lihat BI rate masih tetap di level 4,75%. Belum ada perubahan,” ujarnya.
Tantangan Kredit UMKM
Pertumbuhan kredit nasional mencapai 10,42 persen secara tahunan pada kuartal I 2026. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menyoroti kredit UMKM. Kredit untuk UMKM justru terkontraksi.
“Pertumbuhan kredit sebesar 10,42 persen di kuartal I-2026 menunjukkan ekspansi yang masih solid. Namun, hal ini belum mencerminkan kualitas pertumbuhan yang merata,” kata Rizal. Rasio non-performing loan (NPL) UMKM mencapai 4,55 persen. Angka ini menjadi sinyal peringatan dini bagi perbankan. Bank perlu lebih selektif dalam menyalurkan kredit.