IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi RI Jadi 5%, BI Yakin Target 4,9-5,7% Tercapai

IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi RI  Lembaga keuangan internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5 persen. Angka ini lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,1 persen. Eskalasi konflik di Timur Tengah menyebabkan pemangkasan ini. Konflik tersebut mengerek harga komoditas global, terutama energi.

Bank Indonesia (BI) tetap optimistis dengan proyeksi pertumbuhan di kisaran 4,9 hingga 5,7 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan keyakinan ini dalam konferensi pers. Konferensi pers berlangsung usai Rapat Dewan Gubernur pada 21-22 April 2026. BI menilai permintaan domestik masih cukup kuat. Permintaan domestik mampu menopang perekonomian nasional.

Apa Kata IMF tentang Ekonomi Global?

IMF memperingatkan dampak buruk konflik Timur Tengah terhadap perekonomian global. “Perekonomian di seluruh dunia menghadapi dampak buruk melalui pengaruh langsung dari kenaikan harga komoditas,” tulis laporan World Economic Outlook edisi April 2026.

IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat menjadi 3,1 persen pada 2026. Angka ini turun dari 3,4 persen pada 2025. Harga komoditas energi diperkirakan melonjak hingga 19 persen pada 2026. Harga minyak diproyeksikan naik 21,4 persen. Gangguan produksi dan distribusi di kawasan Timur Tengah menyebabkan kenaikan ini.

IMF juga memperingatkan risiko skenario yang lebih buruk. Jika konflik berlangsung lebih lama dan semakin intens, dampaknya akan lebih parah. Negara berpendapatan rendah yang bergantung pada impor energi akan terdampak paling berat.

Proyeksi Ekonomi Negara ASEAN

Dalam laporan yang sama, IMF memproyeksikan pertumbuhan beberapa negara ASEAN. Vietnam diproyeksikan mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni 7,1 persen pada 2026. Malaysia diproyeksikan tumbuh 4,7 persen, sedikit di bawah Indonesia.

BI: Ekonomi RI Masih Solid di Tengah Tekanan Global

Bank Indonesia tetap pada keyakinannya meskipun IMF memangkas proyeksi. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen. Permintaan domestik yang masih kuat mendukung proyeksi ini.

Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan. Keyakinan konsumen tetap tinggi. Kondisi penghasilan masyarakat juga terjaga. Permintaan meningkat selama perayaan Idulfitri 1447 H.

Belanja pemerintah juga menunjukkan peningkatan signifikan. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial, dan transfer ke daerah mendorong aktivitas ekonomi. Investasi, khususnya di sektor bangunan, tetap baik. Akselerasi investasi terkait berbagai program prioritas pemerintah menjadi pendorongnya.

Luhut: Ekonomi 3 Bulan ke Depan Aman

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan hasil simulasi ekonomi kepada Presiden Prabowo Subianto. Luhut menyatakan bahwa perekonomian nasional diproyeksikan tetap stabil dalam tiga bulan ke depan.

“Berdasarkan simulasi komprehensif yang kami lakukan, kondisi perekonomian kita dalam tiga bulan ke depan masih sangat aman dan terjaga. Fundamental ekonomi kita kuat,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pemerintah telah menyiapkan skenario antisipatif meskipun optimistis. Langkah mitigasi ini diperlukan apabila ketegangan geopolitik berlangsung lebih lama dari perkiraan. Mitigasi potensi lonjakan harga energi menjadi salah satu fokus utama.

DEN juga mencermati gangguan rantai pasok komoditas strategis lainnya. Sulfur menjadi perhatian karena sangat krusial bagi hilirisasi nikel. Sulfur juga penting untuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik nasional.

Baca juga: Tips Memulai Usaha Jualan Pulsa dan Paket Data untuk Pelajar

APBN Terkendali, Defisit di Bawah 3 Persen

Luhut menegaskan APBN masih sangat terkendali. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3 persen dari PDB. Pemerintah akan menjalankan komitmen ini melalui efisiensi belanja yang ketat.

“Defisit APBN akan dijaga di bawah 3 persen melalui efisiensi belanja yang ketat, dibantu dengan tambahan penerimaan dari komoditas ekspor seperti batu bara dan sawit,” lanjut Luhut.

Pemerintah juga akan mempercepat deregulasi sebagai stimulus non-fiskal bagi dunia usaha. Hambatan struktural di lapangan harus segera diselesaikan. Proses perizinan perlu lebih sederhana. Pelaku usaha tetap memerlukan kepastian untuk bergerak di tengah ketidakpastian global.

Peluang di Balik Krisis

Luhut melihat situasi geopolitik saat ini bukan hanya tantangan. Ini juga merupakan peluang strategis bagi Indonesia. Indonesia perlu bersiap mengambil alih pergeseran arus modal global.

“Kita tidak hanya bicara soal bertahan, tapi bagaimana mengambil manfaat dari situasi ini. Percepatan GovTech dan pembangunan Indonesia Financial Center adalah langkah strategis kita untuk memanfaatkan pergeseran arus modal global,” ujar Luhut.

Percepatan transformasi digital pemerintahan (GovTech) menjadi langkah strategis. Pembangunan Indonesia Financial Center juga terus didorong. Langkah ini menangkap potensi pergeseran arus modal global.

Sinergi Kebijakan Jadi Kunci

BI menekankan perlunya penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Sinergi ini menjaga ketahanan eksternal. Sinergi juga memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

“Berbagai program prioritas Pemerintah untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan permintaan domestik, dan tetap memperkuat ketahanan fiskal terus dilakukan,” pungkas Perry.

Luhut optimistis momentum ini dapat menjadi katalis bagi lompatan kemajuan nasional. Kolaborasi yang solid antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci keberhasilan.